INFAQ, SHODAQOH, DAN WAKAF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Dari sudut pandang Ekonomi Islam, infaq, shodaqoh dan waqaf dapat dijadikan sebagai solusi kemiskinan karena di dalamnya terdapat aspek yang mementingkan kemaslahatan umat. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.    Sedangkan shodaqoh adalah suatu pemberian oleh seseorang atas dasar mengharapkan ridho Allah SWT yang tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Wakaf adalah pemberian harta untuk kepentingan sosial keagamaan dalam mencapai ridho Allah SWT.

A.        Pembagian Dan Macam-Macam Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf

1.      Infaq

Menurut terminologi syariat, infaq yang berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan sebagai anjuran yang diperintahkan agama islam guna mencapai ridho Allah swt atas dasar kehendak diri sendiri. Di dalam infaq, tidak mengenal istilah nishab atau tidak terikat jumlah dan jangka waktunya. Infaq dapat diberikan kepada siapa saja dengan menentukan jenis harta dan jumlah yang diserahkan untuk kepentingan suatu kebaikan. Infaq memiliki beberapa macam diantaranya terbagi menjadi 2 bagian yaitu:

a.       Pertama, Infaq wajib yaitu mengeluarkan harta untuk suatu kewajiban seperti zakat, kafarat, nadzar, menafkahi istri dan lain-lain.

b.      Kedua, Infaq sunnah yaitu mengeluarkan harta sebagai anjuran seperti infaq kepada fakir miskin, sesama muslim, bencana alam dan sebagainya.

Adapun dasar hukum infaq telah banyak dijelaskan dalam Al-Quran salah satu diantara yaitu terdapat pada Q.S. Adz-Dzariyat ayat 19 yang disebutkan : “Dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Dalam melakukan perbuatan hukum tentu terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan sah. Unsur-unsur tersebut disebut rukun dan syarat. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan Infaq yaitu ada 4 rukun diantaranya :

1. Syarat orang yang berinfaq :

·         Memiliki objek yang diinfaqkan

·         Dewasa atau baligh

·         Tidak ada unsur paksaan

2. Syarat penerima infaq:

·         Dewasa atau baligh

·         Benar benar ada saat diberi infaq (bukan perkiraan seperti janin)

c.        Syarat barang yang diinfaqkan:

·         Memiliki nilai

·         Berwujud

·         Dapat diterima dan dimiliki zatnya

2.         Shadaqah

Menurut terminologi syariat merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan karena dengan maksud mengharap ridho dari Allah swt. Shadaqah memiliki kesamaan dengan infaq dalam hukum dan ketentuannya. Namun, pengertian shadaqah lebih luas meliputi hal yang bersifat materi dan non materiil. Sebagai contoh shadaqah materi yaitu dengan memberikan uang kepada anak yatim setiap sebulan sekali sedangkan shadaqah non materi dapat berupa berbagi ilmu, gotong royong, senyum, menyingkirkan batu dijalan dan lain-lain.

Shadaqah dilakukan sebagai bukti keimanan kepada Allah swt dimana telah dijelaskan didalam Al-Quran surat Al-baqarah ayat 254  yang disebutkan : “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa’at. Dan orang-orang kafir itulah oang-orang yang dzalim”.

Shadaqah terdiri dari 3 macam diantaranya :

a.       Pertama, sedekah lisan yaitu yang biasanya berkaitan dengan diri sendiri maupun orang lain seperti berdzikir atau bertutur kata yang baik.

b.      Kedua, sedekah dengan perbuatan yaitu kebaikan yang dapat dilakukan dengan tenaga seperti gotong royong, senyum, berbagi ilmu maupun membersihkan tempat ibadah dan lain-lain.

c.       Ketiga, sedekah hati  yaitu sedekah yang hanya dilakukan melalui niat melakukan sesuatu yang baik di dalam hati. Adapun rukun dan syarat shadaqah yaitu:

a.        Orang yang bershadaqah

§   Baligh

§   Muslim

§   Merdeka

§   Pemilik penuh

§   Penerima

b.       Objek yang disedekahkan

§   Berwujud

§   Tidak berwujud (seperti tenaga, ilmu)

c.          Ijab dan qabul

3.     Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab waqafa-yaqifu-waqfan yang memiliki arti menghentikan atau menahan (al-habs). Menurut    UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan umum. Wakaf bertujuan untuk memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsi demi terciptanya potensi ekonomi yang baik untuk meningkatnya kesejahteraan umum. Perbedaan infak dan sedekah, seketika bisa habis dikonsumsi, sedangkan harta benda wakaf tidak. Oleh sebab itu wakaf sering disebut dengan sedekah jariah, artinya sedekah yang pahalanya tidak putus-putus bagaikan mata air yang mengalir. Wakaf bisa dilakukan secara sederhana yaitu dengan sebatas penyediaan air minum  hal tersebut seperti dalam cerita periode awal Islam. Sewaktu itu Sayyidina Utsman bin Affan berinisiatif membeli sumur milik seorang Yahudi lalu diwakafkan untuk umum. Adapun rukun dan syarat wakaf yaitu :

1. Wakif

Seseorang yang mewakafkan harta benda miliknya dengan syarat memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan hartanya.

2. Nazhir atau Orang yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf

·         Muslim

·         Dewasa

·         Amanah

·         Mampu secara jasmani dan rohani

·         Tidak terhalang melakukan perbuatan hokum

·         Objek yang diwakafkan

·         Ijab dan qabul atau Ikrar Wakaf

Adapun macam-macam wakaf jika dilihat dari peruntukan wakaf yaitu :

1. Wakaf Ahli

Wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf Dzurri, wakaf 'alal aulad yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.

2. Wakaf Khairi

Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum) meliputi : Wakaf Produktif dan wakaf langsung yaitu wakaf yang memberikan  pelayanan langsung kepada masyarakat. Pelayanan ini manfaatnya dirasakan secara langsung, seperti wakaf masjid, wakaf madrasah, wakaf rumah sakit, dan lain sebagainya. Wakaf ini merupakan aset produktif yang bermanfaat bagi pembangunan umat masa depan. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan yang profesional agar benda wakaf dan manfaatnya tetap utuh dan terpelihara, sehingga secara terus menerus dirasakan  langsung oleh masyarakat penerima manfaat wakaf. Perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada model manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf. Sedangkan wakaf produktif, sebagian hasilnya dapat digunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf dan selebihnya dibagikan kepada mustahik wakaf sesuai dengan kehendak wakif atau orang yang mewakafkan. Dengan demikian tujuan dari wakaf,  adalah bersifat produktif dan dapat diambil  manfaatnya sebanyak mungkin oleh banyak orang, dengan  tetap menjaga keutuhan barangnya. Dalam realisasi penghimpunan dana wakaf di masyarakat masih ditemukan banyak kerancuan antara wakaf uang dan wakaf tunai. Wakaf tunai adalah wakaf barang melalui uang tunai. Sebagai contoh, seorang wakif menyetorkan sejumlah uang tunai ke rekening nazhir pada salah satu lembaga keuangan yang ditunjuk, baik swasta maupun pemerintah. Adapun tidak sahnya suatu wakaf terjadi apabila :

·         X mewasiatkan pemberian rumah kepada Y. Kemudian Y mewakafkannya kepada Z, sementara X masih hidup. Wakaf ini tidak sah, karena syarat kepemilikan pada wasiat ialah setelah yang berwasiat wafat.

·         D menghibahkan sesuatu barang kepada E. Kemudian E, sebelum menerimanya, mewakafkannya kepada F. Wakaf ini juga tidak sah karena syarat kepemilikan pada hibah ialah setelah penerima hibah menerima harta hibah yang diberikan kepadanya.

·         P membeli barang tidak bergerak dari Q. Lalu Q mewakafkannya kepada R. Setelah itu terbukti barang tersebut milik P. Wakaf ini tidak sah, karena pada hakikatnya barang tersebut bukan milik Q, karena Q membelinya dari P, dan terbukti P menjual barang yang bukan miliknya.

Dengan demikian, pelaksanaan wakaf (khususnya tanah) sudah diatur dengan jelas sesuai dengan rukun dan syarat. Adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut selain mendapatkan ketidak sahan dalam pelaksanaan juga dapat dituntut sebagai tindak pidana.