PENERAPAN MANAJAMEN ZAKAT SESUAI UNDANG-UNDANG ZIS DI INDONESIA

A.    Zakat, Infaq, Shadaqah di Indonesia

Awal masuknya agama islam di Indonesia, zakat adalah salah satu sumber dana untuk pengembangan ajaran islam serta sebagai dana perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Di Sumatra misalnya, Belanda terlibat dalam perang besar berkepanjangan melawan orang-orang Aceh yang fanatik. Demikian juga di tempat-tempat lain yang penduduknya mayoritas beragama islam. Umumnya mereka kuat dan gigih dalam melawan penjajahan Belanda karena mereka memiliki sumber dana yang kuat berupa hasil zakat. Tempat yang dijadikan pengelolaan sumber-sumber tersebut adalah masjid, surau atau langgar.

Sebelum datang penjajah di Indonesia, terdapat beberapa kesultanan yang mencapai kejayaan berkat dukungan dana intern dari umat Islam sendiri. Misalnya Kesultanan di Aceh, Sumatra Barat, Banten, Mataram, Demak, Gowa, dan Ternate. Kesultanan-kesultanan tersebut tercatat telah berhasil mendayagunakan potensi ekonomi utama dengan memperbaiki kualitas ekonomi rakyat, antara lain dengan mengatur sumber-sumber keuangan islam seperti pendayagunaan zakat, pemeliharaan harta wakaf, wasiat, infak, dan sedekah.

Pada masa penjajahan, setidaknya sejak 1858, kebijakan pemerintahan Belanda terhadap zakat secara umum bersifat netral dan berusaha tidak campur tangan. Kebijakan ini berlatar dari upaya untuk membendung ketidakpuasan rakyat atas penyalahgunaan dana zakat oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda menerbitkan regulasi pada 1866 yang melarang seluruh pejabat untuk terlibat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Di era penjajahan Belanda ini, zakat sepenuhnya menjadi urusan pribadi. Kebijakan pemerintah kolonial yang netral dengan pendekatan non-intervensi ini, mengizinkan penguatan masyarakat sipil melalui pendayagunaan untuk pendidikan dan kegiatan sosial lainnya. Lalu pada tahun 1951, keluarlah surat edaran dari  Kementrian Agama dengan Nomor A/VII/17367. Pada tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama hanya menggembirakan dan menggiatkan masyakat untuk menunaikan kewajibannya melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagian dari hasil pengambilan zakat tadi dapat berlangsung menurut hukum agama. Lalu pada tahun 1964 Kementrian Agama menyusun Rancangan Undang Undang mengenai Pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang mengenai Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat, serta Pembentukan Baitul al-Mal.

Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden (Rahmawati Muin, 2011; 104). Pada masa orde baru, Menteri Agama menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang zakat, kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
(DPRGR) dengan surat Nomor: MA/095/1967 tanggal 5 juli 1967. Dalam surat tersebut. Menteri Agama disebutkan antara lain: “mengenai RUU zakat pada prinsipnya, karena materinya mengenai hukum islam yang berlaku bagi agama islam, maka diatur atau tidak diatur dengan undang-undang, ketentuan hukum islam tersebut harus berlaku bagi umat islam, dalam hal ini pemerintah wajib membantunya.

B.     Sejarah Pengelola Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Pada Zaman Rasulullah Saw

Pada zaman Nabi Muhammad Saw, dikenal sebuah lembaga yang disebut Baitul Mal. Baitul Mal ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infaq, kharaj (pajak bumi), jizyah (pajak yang dikenakan bagi non-muslim), ghanimah (harta rampasan perang), fai, dan lain-lain. Sedangkan penggunaan asnaf mustahik (yang berhak menerima) yang telah ditentukan, seperti untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur, dan lain sebagainya.

C.    Manajamen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Indonesia

                        Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan cara menerima atau mengambil harta zakat dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Badan Amil Zakat (BAZ) juga dapat bekerja sama dengan pihak bank yakni dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di dalam bank atas permintaan muzakki. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, namun undang-undang tersebut tidak akan bisa jalan bila peraturan pemerintah tidak diterbitkan, dua tahun setelah dikeluarkan undang-undang tersebut tahun 2014 Peraturan Pemerintah No 14 tentang pengelolaan zakat sudah diterbitkan.

BAZNAS sebagai Badan Amil Zakat, kegiatan pokoknya adalah menghimpun ZIS dari muzakki dan menyalurkan ZIS kepada Mustahik yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan agama. Adapun ruang lingkup dari BAZNAS yang meliputi skala nasional adalah unit pengumpulan zakat di departemen, BUMN, konsulat Jendral, dan dengan lembaga amil zakat lain. Beda halnya dengan BAZIS (BadanAmil Zakat dan Infak atau Shadaqah) didirikan berdasarkan surat keputusan gubernur yang mempunyai ruang lingkup kerja di wilayah propinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan tersebut

Amil Zakat Lembaga (OPZ) yang merupakan salah satu organisasi non-profit atau nirlaba yang menerima dana dari muzakki. Adapun tugas mereka seperti mengelola dan mendistribusikan dan muzakki ke mustahiq, selain itu OPZ harus memberikan laporan keuangan secara teratur sebagai bentuk tanggung jawab mereka untuk masyarakat, terutama untuk muzakki. Muzakki menyerahkan zakatnya kepada amil (BAZ, LAZ, atau Bank Syariah). Amilin melakukan studi kelayakan mustahiq tentang kelayakan mendapatkan zakat, pengembangan usaha yang sudah ada atau yang mau mengembangkannya, dan permasalahan yang dihadapi mustahiq. Mustahiq yang menerima dana zakat diharapkan dapat mengembangkan dana zakat sebagai modal usaha, bukan untuk konsumsi.

Setelah realisasi penyerahan dana zakat dan aktivitas telah berjalan, maka pada periode waktu yang ditetapkan misalnya setiap bulan, tiga bulan atau semester,dilakukan evaluasi, pengawasan dan pembinaan. Tujuan aktivitas ini adalah agar mustahiq benar-benar mampu mandiri.

Sedangkan sistem pengelolaan dengan model surplus zakat budget, adalah pengumpulan dana zakat yang kemudian dibagikan sebagian dan sisanya digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek produktif. Sistem ini dilengkapi dengan sistem zakat certificate. Tujuan penerapan sistem ini adalah dana zakat yang dibagikan dan dalam bentuk sertifikat maka uang yang cash akan digunakan atau dialokasikan untuk usaha atau proyek-proyek produktif sehingga mengalami perluasan usaha. Jika usaha mengalami perluasan maka dapat menyerap tenaga kerja. Tenaga kerja akan diambilkan dari golongan ekonomi lemah. Dengan demikian, terjadi pembukaan lapangan pekerjaan dan akhirnya dapat mengurangi pengangguran di masyarakat. Keuntungan sistem ini adalah dibukanya lapangan kerja baru. Dan dana zakat tidak semuanya diterima dalam bentuk cash money namun bisa berupa sertifikat yang sewaktu-waktu dapat dicairkan.

Adapun sistem In Kind diterapkan dengan mekanisme dana zakat yang tidak dibagikan dalam bentuk uang apalagi dalam bentuk sertifikat. Namun dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi yang lemah yang ingin berusaha atau produksi, baik mereka yang baru akan mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pembangunan usaha yang telah ada. Jika sistem ini diterapkan di Indonesia yang merupakan negara agraris, yaitu penduduk golongan menengah banyak yang berpekerjaan sebagai petani, maka sistem ini sangatlah tepat. Bagi kaum ekonomi lemah yang memiliki orientasi usaha sendiri, sistem ini juga tepat untuk dikembangkan.

Sistem revolving fund merupakan sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada para mustahiq dalam bentuk pembiayaan qardhul hasan. Tugas mustahiq adalah mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada amil sebagian maupun sepenuhnya, tergantung pada kesepakatan awal. Model ini dana yang dikumpulkan amil akan dikelola secara bergulir dari mustahiq satu ke mustahiq lainnya, jika mustahiq yang dipinjam tersebut telah mengembalikan sebagian atau sepenuhnya dana pinjaman.

Ada tiga strategi dalam pengumpulan zakat, yaitu:

1.      Pembentukan unit pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menjangkau para muzakki maupun kemudahan bagi para muzakki untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat dapat membuka Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai tempat sesuai tingkatannya, baik nasional, propinsi, dan daerah

2.      Pembukaan kounter penerimaan zakat. Selain membuka unit pengumpul zakat di berbagai tempat, lembaga pengelola zakat dapat membuka kounter atau loket tempat pembayaran zakat atau sekretariat lembaga yangbersangkutan. Kounter atau loket tersebut harus dibuat yang refresentatif,seperti layaknya loket lembaga keuangan profesional yang dilengkapi dengan ruang tunggu bagi muzakki yang akan membayar zakat, disediakan alat tulis dan penghitung seperlunya, disediakan tempat penyimpanan uang atau brangkas sebagai tempat pengamanan sementara sebelum disetor ke bank, ditunggu dan dilayani oleh tenaga-tenaga penerima zakat yang siap setiap saat sesuai jam pelayanan yang sudah ditentukan.

3.      Pembukaan rekening di bank. Perlu diperhatikan di sini adalah bahwa dalam rekening hendaklah dipisahkan antara masing-masing rekening sehingga dengan demikian akan memudahkan para muzakki

Pada bagian sebelumnya telah membahas tentang zakat dan pengelolaannya,selanjutnyapada bagian ini akan membahas tentang infak dan shadaqah. Istilah infakdan shadaqah sering digunakan secara bersamaan dalam beberapa pembahsan, sepertipembahasan mengenai pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah, (Ruslan AbdulGhafur Noor, 2014; 120) Allah swt berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 261 sebagai berikut:

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa barang siapa yang membelanjakan hartanya di jalan Allah swt dengan cara yang baik, maka Allah swt. Akan melipatgandakan dengan cara Allah swt. Penekanan terhadap sikap berinfak dan bershadaqah merupakan sarana yang tepat untuk membantu menciptakan masyarakat yang peduliakan kondisi sosial, karena pada dasarnya setiap manusia harus menyadari bahwa setiap individu tidak dapat hidup sendiri, dan sebaliknya membutuhkan orang lain.Infak dan shadaqah non-material (keahlian), kiranya sangat sesuai dengan kondisi masyarakat dan perkembangan zaman saat ini, di mana persaingan dalam segi aspek kehidupan membutuhkan keahlian dan keterampilan.

Al-Ghazali ketika berbicara harta mengenai cara menghimpun, mengelola,
dan mendistribusikan berpendapat bahwa pengelolaan zakat harus ditangani oleh
institusi khusus (‘amilin) yamg independen yang jauh dari campur tangan pemerintah dan hakim (pengadilan). Dalam kaitan ini, dana zakat didistribusikan kepada panitia pembangunan masjid dari alokasi dana zakat untuk bagian ashnaf sabilillah. Dapat dipahami bahwa ketika dana zakat terkumpul maka alternatif pengelolaannya bisa didayagunakan melalui program proyek industri, home industri, dan lain-lain. Hal inilah sesungguhnya hikmah dan tujuan disyariatkan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan bagi kehidupan manusia baik secara mental spiritual maupun material.

Rekonstruksi infak dan shadaqah profesi, secara langsung dapat meningkatkan kemanfaatan lebih besar dari sekedar infak dan shadaqah yang biasa dilakukan, serta mewujudkan jaminan akan terciptanya masyarakat yang lebih baik,serta terselenggaranya pendidikan, kesehatan, hukum, dan lain sebagainya secaragratis dan berkesinambungan dalam.